Cilacap – Badai pemotongan dana transfer pusat kian kencang menerjang kas daerah. Pemerintah Kabupaten Cilacap kini berada di persimpangan krusial dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Pengurangan jatah Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup drastis memaksa otoritas setempat memutar otak guna menjaga denyut pembangunan agar tidak terhenti total.
Seperti dikutip dari laman resmi Pemkab Cilacap, Gelombang tekanan ini sejatinya bukan barang baru. Setelah kehilangan anggaran Rp 86 miliar pada 2025, Cilacap kembali harus menelan pil pahit berupa pemangkasan Rp 393 miliar pada tahun anggaran 2026. Situasi pelik tersebut terungkap jelas dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang digelar di penghujung pekan pertama Januari ini.
“Saat ini kita sedang menjalankan APBD 2026, dan tantangannya luar biasa. Pemotongan TKD ini sangat berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan Pemkab Cilacap. Saya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat,” tutur Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman.
Menjaga Harapan di Tengah Efisiensi
Meski ruang gerak finansial menyempit, jeritan warga terkait infrastruktur tetap menjadi skala prioritas. Berdasarkan data internal, sebanyak 70 persen aspirasi publik masih tertuju pada perbaikan akses jalan dan fasilitas fisik. Syamsul menegaskan, meski banyak program terpaksa diparkir, urusan hajat hidup orang banyak tetap diupayakan mendapat porsi optimal.
Langkah penghematan ini bukan tanpa konsekuensi. Otoritas daerah kini tengah merombak total arsitektur perencanaan dan pengawasan. Tujuannya satu: memastikan setiap rupiah yang keluar tidak menjadi temuan hukum di kemudian hari. Reformasi birokrasi dan tata kelola berbasis digital menjadi tumpuan agar sistem lebih tertib serta akuntabel.
“Kami sedang memperbaiki sistem perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan. Ada beberapa program yang terkena efisiensi, namun ini harus dilakukan agar ke depan lebih tertib dan akuntabel,” kata Syamsul membeberkan strategi internalnya.
Bayang-bayang Defisit dan Ketergantungan Pusat
Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menunjukkan potret yang cukup menantang. Postur APBD 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp 121,37 miliar. Angka ketergantungan terhadap dana pusat masih sangat dominan, yakni mencapai 68,57 persen.
Kepala BPKAD Cilacap, Sapta Giri Putra, memproyeksikan tahun 2027 akan jauh lebih berat. Pendapatan daerah diperkirakan melorot dari angka Rp 3,46 triliun menjadi hanya Rp 2,80 triliun. Jika tidak ada terobosan, lubang defisit neraca berisiko melebar hingga menembus angka Rp 234,6 miliar.
“Tekanan terbesar berasal dari penurunan pendapatan transfer. Ini menuntut kita lebih efisien dalam belanja dan lebih kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah,” ujar Sapta menekankan urgensi kemandirian fiskal.
Mencari Celah Pertumbuhan Ekonomi
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat, mendorong penguatan ekonomi melalui hilirisasi produk lokal. Pokok pikiran legislatif menitikberatkan pada pemberdayaan UMKM, koperasi, serta pengembangan desa wisata. Strategi ini diharapkan mampu menjadi bantalan sosial saat belanja modal pemerintah mulai terbatas.
Kepala Bappeda Cilacap, Imam Jauhari, mencoba melihat secercah harapan dari indikator makro. Angka kemiskinan berhasil ditekan ke level 9,41 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merangkak naik ke posisi 73,45. Modal sosial inilah yang akan dipacu untuk mendongkrak daya saing daerah pada 2027 mendatang.
Pengetatan ikat pinggang ini pada akhirnya menjadi ujian nyali bagi kepemimpinan daerah. Di satu sisi, regulasi menuntut pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) yang kaku, sementara di sisi lain, pundi-pundi pendapatan mulai mengering. Keselarasan antara keterbatasan dana dan ambisi pembangunan menjadi kunci agar Cilacap tidak sekadar bertahan, namun tetap mampu berlari di tengah himpitan ekonomi yang kian menyesakkan.
